Cianjur Kondang.com
Insiden bentrokan di Pasar Bojong Meron menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur tentang pentingnya komunikasi dua arah dan pendekatan humanis dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Bentrokan ini menguak dilema klasik yang dihadapi pemerintah daerah: menata kota agar tertib dan modern versus menghadapi resistensi dari warga yang merasa hak ekonominya terganggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kabupaten Cianjur, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bersikukuh bahwa relokasi pedagang merupakan bagian dari program penataan kawasan yang lebih besar.
“Lokasi baru sudah dilengkapi fasilitas parkir yang luas, sanitasi yang baik, dan sistem pengelolaan sampah. Ini untuk kenyamanan bersama dan menciptakan citra pasar tradisional yang bersih,” jelas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rilis resminya.
Namun, niat baik tersebut terbentur pada implementasi di lapangan. Kepala Satpol PP, Dadan Ramdani, mengaku pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif.
“Kami punya tugas untuk menertibkan. Pedagang yang berjualan di bahu jalan jelas mengganggu kelancaran lalu lintas dan kebersihan. Ini aturan,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai sikap pemerintah terlalu birokratis dan kurang empati. Pemberian surat pemberitahuan dianggap tidak cukup tanpa dialog yang melibatkan aspirasi para pedagang.
“Ini soal cara. Apakah yang diutamakan, tertibnya pasar atau hidupnya para pedagang? Seharusnya kedua-duanya bisa berjalan,” ujar Ketua LSM Cianjur Peduli, Ahmad Faisal.
Ian
